theblacklollipop

Mengapa kelas kapitalis Cina dapat dikatakan gagal menjadi katalisator dalam perkembangan demokrasi?

kelas kapitalis cina yang terdiri dari pemilik bisnis, ternyata tidak terdiri dari kelas kapitalis yang khusus, artinya mereka tidak mempunyai kesamaan identitas dan kepentingan. Sebagian kelas kapitalis cina berasal dari tuan tanah di masa lalu, sebagian lagi berasal dari mantan birokrat pemerintah,dan lain sebagainya. Intinya, mereka tidak memiliki kesamaan identitas. Sebagai contoh: pedagang kaki lima mempunyai perhatian yang berbeda dengan pemilik restoran ataupun pemilik real estate. Perbedaan kepentingan dan identitas inilah yang menyebabkan perjuangan menyuarakan pendapat mereka hanya terkotak-kotak sehingga tidak efektif.
pertama, para anggota kelas kapitalis lebih menginginkan anak-anak mereka menjadi berpendidikan tinggi dan menjadi pegawai pemerintah daripada meneruskan bisnis. Sehingga kontinuitas bisnis pengusaha baru ini pun tidak terjamin.
Alasan kedua, adalah karena kelas kapitalis cina menghadapi kebijakan dan tantangan dari pemerintah daerah yang berbeda-beda sesuai dengan tempat bisnis mereka terletak. Sehingga apabila ada protes pun, hanya terbatas pada region tertentu saja, sehingga daya dobrak kelas ini tidaklah terdengar di daerah lain.


Dari ketiga kategori enterpreneur (avoidant startegy, acceptant strategy, dan assertive strategy), manakah strategi yang ppenting bagi kelas swasta dalam mendukung pertumbuhan demokrasi? Mengapa demikian?

Assertive Strategy. Hal tersebut dilatarbelakangi sebuah poin berupa partisipasi para enterpreneur dalam akses politis kepada negara atau pemerintahan. Enterpreneurship yang disokong oleh kuatnya finansial, sebuah kelompok yang mengangkat kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah, menjadi latar belakang mengapa dalam kategori ini reformasi demokratisasi dapat dilaksanakan. Apalagi dalam beberapa daerah terdapat aliansi enterpreneur berbentuk asosiasi yang didaftarkan melalui Civil Affairs Bureau dan ditetapkan sebagai nonprofit societies, dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan kata lain, dalam kategori ini, organisasi-organisasi ekonomi atau korporasi telah mempunyai akses yang luas, jaringan yang tidak terbatas, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah.
Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat signifikan bagi para enterpreneur untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka terhadap pemerintah China, dalam posisi mereka sebagai corporation runners. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberitaan secara media atau publikasi informasi, partisipasi dalam Partai Komunis China (PKC), atau mendokumentasikan komplain mereka terhadap agensi.


Bagaimana peranan kebijakan “open up the west” sebagai salah satu bagian dari strategi pembangunan Cina kedepan?

Implementasi reformasi ekonomi sejak 1979 membawa implikasi yang cukup besar bagi kemajuan sosial dan ekonomi di wilayah Barat. Strategi pembangungan China memang lebih mengedepankan bagian Timur terlebih dahulu, barulah melebar ke bagian Barat. Pada masa reformasi ekonomi, bagian Barat difokuskan untuk ”tingkat kesejahteraan menengah” (xiaokang) hingga tahun 1999, Jiang Zemin mengumumkan pembangungan China skala besar memprioritaskan daerah Barat. Setelah setahun program tersebut, bagian Barat tetap terpisah dalam peningkatan ekonomi dengan daerah Timur. Hal ini disebabkan karena peningkatan populasi penduduk lebih besar daripada peningkatan tingkat perekonomian.
Selanjutnya, diumumkanlah strategi “Open up the West” pada Maret 2000 yang memiliki fokus pada lima area, yaitu pembangunan infrastruktur, formasi kapital sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, peningkatan investasi regional serta pembangunan dan restrukturisaasi industri lokal yang berbasis kepada sumber daya alam. Implementasi kebijakan “Go West” tidak bisa dipandang sebelah mata. Misalnya, antara tahun 2000 dan 2004, GDP wilayah Barat China meningkat hingga 10% dan 60 proyek yang meliputi proyek di bidang transportasi, ekologi, energi diumumkan oleh pemerintahan China. Meskipun proyek pembangunan sejak 1978 ini dinilai sangat ambisius, paling tidak pemerintah China telah berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Bagian Barat China. Sektor-sektor yang Menjadi Fokus Kebijakan Open Up The West a. Sektor Agrikultur China.Bagian pertama dari reformasi ekonomi China yang terlibat menerapkan sistem tanggung jawab rumah tangga di pertanian, di mana petani mampu mempertahankan surplus di atas bidang tanah individu daripada untuk pertanian kolektif. Pemerintah China melakukan reformasi agraria (land consolidation), dengan memberikan kembali hak penggunaan dan pengelolaan tanah kepada petani. Setelah pemerintah China berfokus pada reformasi masyarakat pedesaan dan sektor pertanian, memberikan hasil yang luar biasa pada 10 tahun kemudian. Sektor Ketenagakerjaan dan Migrasi . Sektor Sumber Daya Alam. China menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat guna menciptakan peningkatan situasi ekonomi dan adanya upaya ’transfer’ teknologi. Upaya China ini dibuktikan dengan menjalin kerjasama dalam peningkatan hasil batu bara, sehingga saling mendukung adanya kegiatan industri. China juga bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam hal pembuatan rumah kaca, dengan tujuan untuk meminimalisasi dampak pemanasan global yang telah dialami di bumi.


Program “open up the west” pada prakteknya masih memiliki banyak hambatan dan hasil yang belum efektif (dibuktikan dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah rata-rata nasional). Menurut anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Cina untuk memaksimalkan kebijakan tersebut?

sebagai solusi yang dapat diaplikasikan sebagai langkah kebijakan pemerintah China dalam melanjutkan program pembangunan wilayah barat, syarat-syarat tersebut antara lain: integrasi kebijakan sosial dengan rencana ekonomi, pendidikan gratis bagi golongan tidak mampu, peningkatan kerjasama transnasional antara pemerintah daerah dengan NGO/instansi asing yang dapat mendukung pembangunan, pembinaan kebudayaan, entrepreneurship training bagi penduduk wilayah barat China, mengorganisasi dan mengadministrasi suku-suku yang ada, memaksimalkan potensi provinsi/daerah sesuai dengan karakteristiknya, menciptakan produk yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan kualitas sektor agrikultur, serta penjaminan mutu kualitas hasil produksi dari wilayah barat China. Seiring dengan teraplikasinya hal-hal tersebut, pembangunan di China diproyeksikan dapat lebih membawa dampak positif bagi pembangunan China secara keseluruhan pada periode-periode selanjutnya.


Jelaskan bahwa adanya faksi dalam tubuh PKC, suatu saat mampu mengancam legitimasi pemerintahan Cina?
dengan adanya faksionalisme di tubuh partai, membuat cukup kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil untuk jalannya pemerintahan. Terutama karena antara faksi saling memiliki berseberangan pendapat dalam menerapkan kebijakan. Hal ini membuat segala kebijakan yang ada di China bergantung pada faksi mana pemimpin itu berasal.
Tak terkecuali dalam perumusan kebijakan ekonomi China. Faksionalisme itu terlihat pada kepemimpinan Deng, kebijakan ekonomi yang diambil adalah mereformasi ekonomi ke arah kapitalisme, dengan kebijakan empat modernisasi, yang kemudian menimbulakn degradasi lingkungan. Era Jiang Zemin, yang berasal dari faksi reformis, dicanangkan kebijakan ekonomi yang lebih pro lingkungan. Pada era Hu Jintao, terdapat dua faksi yaitu faksi populis dan faksi elitis. Faksi populis yang dipimpin oleh Hu Jintao, menginginkan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekonomi. namun, di kalangan elitis menginginkan untuk adanya pengembangan ekonomi di pesisir China. Kubu ini berasal dari mereka yang memperoleh keuntungan dari adanya peningkatan pembangunan ekonomi dan pasar bebas di wilayah pesisir China. Akan tetapi, karena pada saat ini yang memimpin adalah Hu Jintao, maka kebijakan ekonomi yang diambil adalah sesuai dengan keinginan faksi populis.
Kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang diambil faksi populis saat ini, belum tentu akan bertahan setelah era Hu Jintao berakhir, pada tahun 2012 nanti. Jika pengganti Hu Jintao dari faksi populis juga, besar kemungkinan kebijakan ini akan berlanjut sampai pergantian pemimpin lagi. Namun, jika kepemimpinan jatuh di kalangan elitis, kebijakan tersebut belum tentu akan dilanjutkan. Untuk memprediksikan apakah kebijakan yang sampai saat ini sudah membuahkan hasil yang cukup baik akan bertahan atau tidak, akan semakin sulit diprediksikan, karena meliahat power antara tiap faksi, membuat sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi pengganti Hu Jintao, dan dari faksi mana ia berasal.


Uraikan usaha pemerintah Cina untuk memberantas korupsi? Dan mengapa usaha tersebut jauh lebih berhasil daripada aksi pemberantasan korupsi di Indonesia?

Seperti yang telah diketahui bersama, pemerintah Cina (PKC) sadar betul akan korupsi yang terjadi didalam tubuh pemerintahannya. Kebijakan mengenai anti-korupsi ini pun telah dilakukan sejak dimulainya reformasi pada akhir tahun 1970-an, PKC telah mengeluarkan dekrit dan keputusan yang berhubungan dengan anti-korupsi, misalnya saja pada reformasi tahun 1982 dikeluarkan “Resolusi Menghancurakan Kejahatan Ekonomi”, dan “Kampanye-Kampanye”. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendirikan sebuah Task Force yang mengadakan penyelidikan kasus-kasus istimewa, yang terdiri dari 50 orang anggota. Mereka diberi kekuasaan menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Mahkamah Agung mendirikan Biro Pusat Penyelidikan Korupsi pada 1995. Diseluruh Cina, pada akhir tahun 1996, terdapat 1500 lembaga seperti itu yang tersebar di 26 provinsi.
Hukuman mati untuk koruptor dalam pemerintahan Cina, dibenarkan menurut hukum. Perkara Korupsi sendiri untuk pertama kalinya masuk ke dalam UU Hukum Pidana di Cina pada tahun 1979. Karena dirasa masih belum cukup untuk menjerat para koruptor, pada 1982, Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan peraturan khusus anti-korupsi. UU ini terus diamandemen seperti pada tahun 1997 dan pada tahun 1999. Sehingga membuat Cina memiliki hukum pidana anti korupsi yang lebih luas, lebih detil, yang juga meliputi kejahatan ekonomi. Didalam tubuh PKC sendiri didirikan “Komite Disiplin Internal Partai” yang ada dalam bagian Komite Sentral. Komite ini mempunyai kekuasaan untuk menyelidiki pelanggaran disiplin Partai, termasuk korupsi.


Menurut anda, faktor apakah yang menjadi penyebab utama disparitas kesejahteraan di daerah barat dan timur Cina?

- kesenjangan ekonomi yang terjadi antar daerahnya.
Kesenjangan ekonomi yang terjadi di China merupakan masalah yang sudah mengakar sejak zaman dahulu. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang terjadi di China juga mencakup berbagai lapisan, yaitu kesenjangan antar propinsi, kesenjangan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, kesenjangan antar daerah di pedesaan, dan terutama kesenjangan ekonomi yang begitu mencolok antara bagian Barat dan bagian Timur.
Kondisi eko brt: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, daerah Barat China adalah daerah dimana sektor agrikultur tumbuh dan berkembang dengan kondisi geografis yang berupa pegunungan. Daerah dimana sebagian besar populasi China hidup dan tinggal disini dengan mata pencaharian utamanya adalah bertani. Daerah ini sering diabaikan karena pemerintah lebih fokus pada perkembangan industrialisasi China.
Kondisi timur: Wilayah Timur China merupakan wilayah pesisir, dimana lebih mudah industri oleh pemerintah China, karena juga kondisi geografisnya yang mendukung, yang tidak seperti wilayah Barat China.
Karena pemerintah memutuskan untuk mengembangkan daerah ini sebagai kawasan industri, maka pembangunanpun dipusatkan pada kawasan ini. Hampir seluruh perhatian pemerintah dicurahkan kepada daerah ini karena tujuan China yang ingin memajukan perekonomiannya dengan industrialisasi. Bahkan, ideologi kapitalispun diadopsi demi mencpai tujuannya ini, sehingga banyak investor asing yang berdatangan dan menanamkan modalnya di wilayah ini. Akibatnya, pembangunan di daerah inipun berkembang sangat pesat, berbeda dengan yang terjadi di daerah Barat.
berubahnya sistem ekonomi China dari yang pada awalnya egalitarian lalu berubah menjadi liberalisme pada era Deng Xiaoping


Solusi apa yang tepat dalam menghadapi disparitas ekonomi yang semakin membesar antara Cina bagian barat dan timur?

- Transfer Pendapatan (Income Transfer)
Pemerintah melalui program income transfer ini dapat memproteksi rakyat miskin dari fluktuasi yang ditimbulkan akibat dari mekanisme pasar. Melalui fiscal federalism dimana pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menstabilisasi makroekonomi regional. Tindakan yang dapat diambil pemerintah antara lain, dapat berupa program pasif dan program aktif. Program pasif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan instruksi kepada seluruh daerah untuk saling berkomunikasi antar sesamanya sehingga terjadi common share yang secara otomatis mempengaruhi dan mendorong terjadinya income transfer antar daerah. Sedangkan program aktifnya adalah memberikan subsidi kepada pemerintah daerah atas dampak negatif dari krisis disparitas tersebut. Program income transfer ini memiliki keunggulan sebagai program dengan skala kecil namun lebih efektif dibandingkan program skala besar dalam mengatasi disparitas di Cina.
- Strategi Pembangunan Daerah
Cina dapat mengaplikasi strategi pembangunan daerah yang terfokus di daerah yang kurang beruntung. Sehingga kesenjangan pendapatan dapat terkurangi dengan adanya pemusatan perhatian pada pembangunan di daerah-daerah tersebut, seperti wilayah bagian barat. Pembangunan yang dilakukan dapat berupa pembangunan pada infrastruktur dan fasilitas-fasilitas, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.
- Perusahaan Swasta
Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk menstimulus perusahaan-perusahaan swasta agar angka pengangguran dapat ditekan. Terutama pada wilayah barat yang jumlah perusahaan milik negaranya masih kurang. Selain itu alokasi sumber daya tiap daerah pun menjadi lebih jelas dan terarah karena peran perusahaan-perusahaan swasta di masing-masing daerah tersebut.
- Urbanisasi
Pemerintah dapat mengakselerasi program urbanisasi dengan tujuan untuk memeratakan tenaga kerja di masing-masing lapangan kerja di tiap daerah. Sehingga tenaga kerja berlebih yang pada umumnya berada di daerah perkotaan dapat ditransfer ke daerah pedesaan yang lebih membutuhkan atau kekurangan lapangan kerja

Karl marx adalah seorang sosok pemikir barat yang lahir pada tahun 1818, yang merupakan keturunan Yahudi penganut christianity, akan tetapi pada akhirnya menganut paham atheis (tidak bertuhan), yang dikarenakan faktor keluarga dan pergolakan sosial yang terjadi pada masa itu. Di tahun 1848 marx, mengambil peran di Jerman dalam revolusi perancis yang mengharapkan pada revolusi social. Dalam bukunya “communist manifesto “dipresentasikan sebagai analisis sejarah yang mengarah pada pembebasan kasta (tingkatan) dalam sosial masyarakat (class struggle). Dalam teorinya historical materialism, suatu metode yang mencatat pada perkembangan dan perubahan yang terjadi pada sejarah peradaban manusia sesuai dengan perkembangan material ekonomi.

Marxisme/Komunisme lahir dari konteks masyarakat industri Eropa abad ke-19, dengan semua ketidakadilan, eksploitasi manusia khususnya kelas bahwa / kelas buruh. Menurut analisa Marx, kondisi-kondisi dan kemungkinan-kemungkinan teknis sudah berkembang dan merubah proses produksi industrial, tetapi struktur organisasi proses produksi dan struktur masyarakat masih bertahan pada tingkat lama yang ditentukan oleh kepentingan-kepentingan kelas atas. Jadi, banyak orang yang dibutuhkan untuk bekerja, tetapi hanya sedikit yang mengemudikan proses produksi dan mendapat keuntungan. Karena maksud kerja manusia yang sebenarnya adalah menguasai alam sendiri dan merealisasikan cita-cita dirinya sendiri, sehingga terjadi keterasingan manusia dari harkatnya dan dari buah/hasil kerjanya. Karena keterasingan manusia dari hasil kerjanya terjadi dalam jumlah besar (kerja massa) dan global, pemecahannya harus juga bersifat kolektif dan global.

Konsep awal yang paling mendasar menurut karl marx adalah segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat sosial disebabkan oleh struktur ekonomi pada sosial masyarakat tersebut. Pemahaman Marxisme ini sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu filsafat baru (menurut Marx, filsafat hanya sibuk menginterpretasikan sejarah dan kenyataan), tetapi bermaksud mengganti filsafat itu sendiri (dengan tujuan mengubah sejarah dan kenyataan). Friedrich Engels dan Karl Marx pada Tahun 1847 mendeklarasikan suatu "manifesto Komunis" di mana sistem kapitalisme dilawan tanpa kompromis. Kaum tertindas, terutama proletariat (kaum buruh) harus diperdayakan, dan mereka yang harus menjadi subjek sejarah secara revolutioner untuk mengubah sistem masyarakat menjadi suatu masyarakat yang adil, tanpa kelas (classless society), atau bahkan tanpa negara (stateless society). Kekayaan dan sarana-sarana produksi harus dimiliki bukan oleh suatu minoritas / kelas atas secara pribadi, tetapi oleh bangsa secara kolektif. Setiap individu disini memperoleh bagiannya tidak lagi berdasarkan status sosialnya, kapitalnya atau jasanya, tetapi berdasarkan kebutuhannya.

Menurut Etika Marxisme, norma-norma etis yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau kelas tertentu, bukan merupakan nilai-nilai yang berdasarkan pernyataan atau hukum-hukum yang abadi, melainkan mencerminkan dan berakar dari keadaan materil masyarakat. Oleh karena itu, keadaan dan struktur masyarakat harus diubah (misalnya dari masyarakat kelas/golongan ke masyarakat sosialis), supaya bangsa dan manusia (yang direpresentasikan oleh proletariat) dapat mengembangkan semua potensinya dan kemungkinannya (yang selama ini hanya dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan kelas atas) untuk "keselamatan" seluruh bangsa. Jika dilihat dari sudut pandang antropologi (gambar tentang manusia), marxisme dapat dikatakan sangat optimis. Manusia adalah bagian dari alam, dimana melalui kerja manusia, alam dapat dikuasai, diubah dan dijadikan milik manusia. Manusia melalui kerjanya menguasai materi (materialisme). Ini bukan proses individual, tetapi proses kolektif yang melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat. Proses ini terjadi bukan secara evolusioner, melainkan melalui munculnya pertentangan-pertentangan di masyarakat yang dipecahkan secara revolusioner untuk mencapai tingkat baru sejarah (materialisme dialektis). Hakikat manusia dipenuhi melalui proses me-masyarakat-kan, di mana semua pemisahan antara manusia (kelas, negara dll.) ditiadakan. Karena manusia sendiri adalah subjek perubahan yang hakiki (yang berkembang secara revolutioner), akhirnya manusia adalah pencipta dan penebus dirinya sendiri.

Disini muncul jurang yang sangat besar antara teori dan praktek marxisme, antara ideologi komunisme dan sosialisme real". Negeri yang pertama kali menerapkan sistem komunisme adalah Uni Soviet, 1917 di bawah pimpinan Lenin (...Stalin, Krushev...Brezhnev, Gorbachev), dan banyak negara lain yang ikut, sampai sesudah perang dunia II, dunia dibagi menjadi dua: dunia "kapitalis" dan "dunia komunis" yang saling memusuhi dalam "perang dingin". Bahkan ada negara yang dibagikan, seperti Korea Selatan dan Korea Utara atau Jerman Barat dan Jerman Timur. Kita memang bisa lihat beberapa contoh, di mana nilai-nilai sosial komunisme diwujudkan dengan cara yang menyakinkan, namun secara garis besar kita dapat bilang bahwa nilai-nilai itu akhirnya membuktikan diri bahwa tidak dapat diwujudkan dalam sistem politik dengan cara yang menguntungkan masyarakat. Melainkan, nilai-nilai sosial sering dikurbankan untuk kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan dalam konteks nasional dan internasional.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teori marxisme berkebalikan dengan teori liberalisasi ekonomi klasik (a la Smith dan Ricardo), dimana menurut Marxisme sejarah manusia adalah pertarungan antarkelas (proletar dan borjuis) dan revolusi menghilangkan private property, di mana satu orang adalah sama dengan orang lain.
Dalam hal ini, komunisme juga berbeda dengan kapitalisme yang meyakini bahwa akumulasi kapital adalah sumber dari sistem yang mendukung private property. Oleh komunisme hal itu dibantah, manusia tidak menjadi unit utama karena mengalami:
• Alienasi (di mana struktur membatasi kemampuan manusia/labor). Kapitalisme menciptakan division of labor yang membatasi buruh untuk menjadi seseorang dengan hanya satu macam skill.
• Eksploitasi, bagaimana ketika seluruh kehidupan manusia menampakkan ketimpangan ketika sekelompok manusia melayani kelompok yang lain yang lebih superior.
• Estrangement , bagaimana kelompok-kelompok saling berkonflik.
Globalisasi dianggap sebagai kapitalisme, tetapi akan digantikan oleh sosialis internasionalis (masyarakat sosialis internasionalis). Menurut Lenin, socialism is the highest stage of communism.
Dilain pihak ada satu aspek positif pemikiran marx dalam filsafat, kita tidak dapat mengubah suatu struktur sosial tanpa adanya susunan ekonomi dalam sosial tersebut. Merupakan suatu kesuksesan besar yang petut dibanggakan karena filsafat Karl marx telah diterima oleh berbagai negara seperti Cina dan Rusia yang intinya bertujuan pada pembebasan sosial dari pertentangan antar kalangan dan tingkatan dalam sosial. Beberapa personality yang berbeda dapat diambil dari ideologi Karl marx kemudian diimplementasikan dalam negara, membawa pada perubahan yang nyata.

Berakhirnya Perang Dingin memunculkan pergeseran fokus internasional dari masalah keamanan global menjadi permasalahan yang lebih menyentuh aspek sosial seperti kemiskinan, pemanasan global, nasionalisme, konflik etnis, dan sebagainya. Serta ketika dampak perubahan iklim dialami setiap masyarakat di belahan dunia, maka muncul berbagai respon yang bersifat kontroversial. Sebagian beropini bahwa perubahan iklim murni karena bencana alam, sedangkan lainnya berpendapat bahwa hal tersebut murni kesalahan para manusia dalam mengeksploitasi kekayaan alam. Sebenarnya, secara tidak langsung, hal ini telah memunculkan pemikiran kritis secara sosial yang nantinya berpengaruh terhadap sistem internasional. Kondisi inilah yang lalu memunculkan kritikan terhadap pemikiran dogmatis oleh teori-teori yang sudah mapan sebelumnya dalam menjelaskan keberadaan agen dan struktur. Teori ini yang kemudian disebut sebagai teori kritis.

Teori Kritis dan Perkembangan Asumsinya dalam Neomarxisme, sebelum mengacu pada teori kritis hubungan internasional, sudah seharusnya mengetahui sumber utama teori kritis itu sendiri. Secara historis, teori kritis muncul sejak zaman Pencerahan (Enlightmen) yang memunculkan kritik kehidupan manusia mengenai universalisme dan emansipasi (kebebasan). Emansipasi menurut Booth’s adalah keadaan dimana orang-orang bebas dari paksaan tentang apa yang harus dilakukan . Untuk mencapai emansipasi ini, para penganut teori kritis menggunakan kerangka pikir para Marxis seperti Kant, Hegel dan Marx serta disempurnakan oleh pemikiran Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Lowenthal dan Jürgen Habermas dari Franfurt School. Habermas mengemukakan bahwa teori kritis sebagai paradigma refleksi diri (self-reflection) sekaligus emansipatori. Dengan berpijak pada Karl Marx, Habermas menuturkan bahwa teori selalu dikondisikan dalam konteks historis dan material secara ontologis. Dengan demikian, pendekatan metodologis yang tercantum dalam teori kritis sebenarnya mencakup perspektif marxisme dan perkembangannya dalam neomarxisme. Habermas menekankan sebuah kebutuhan masyarakat mengenai “teori kebenaran” didalam dunia yang bersifat emansipasi (bebas) di segala kepentingan manusia. Ia berasumsi bahwa apa yang “benar” adalah apa yang dianggap dan disepakati benar oleh masyarakat. Namun konsep ini akan menghilangkan esensi dari “kebenaran” itu sendiri dan masyarakat disini bisa diatur sedemikian rupa dan dipengaruhi oleh suatu kekuatan/kekuasaan yang besar.

Teoritisi HI kritis yang paling populer adalah Robert Cox dan Andrew Linklater. Mereka dengan tegas menolak tiga postulat dasar positivisme, yaitu : realitas eksternal obyektif, perbedaan subyek/obyek, dan ilmu sosial bebas nilai. Secara karakteristik, teori kritis HI terbagi menjadi dua hal : metodologi positivistik (fakta dan nilai terpisah, hanya dunia obyektif yang eksis secara independen dari kesadaran manusia) dan post-positvistik (dekonstruksi atau genealogi pemikiran individu yang mampu menimbulkan bias pengetahuan. Robert Cox pernah menulis bahwa sebenarnya Teori selalu diperuntukan untuk seseorang dan tujuan tertentu. Artinya pelaku yang merumuskan teori sendiri pastinya memiliki kepentingan tersendiri dalam dirinya. Cox juga berasumsi bahwa teori dapat dianggap “sangat benar” seperti halnya kebenaran yang hakiki secara politis tidak sadar teori itu menguntungkan pihak yang paling kuat. Robert Cox juga setuju bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kepentingan, dan dia juga menekankan pada refleksifitas yaitu bahwa sebuah teori harus dapat diuji kebenarannya. Cox membedakan dua perspektif teori berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah “problem solving theory”, yaitu teori yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang kontekstual. Kedua adalah “Critical Theory” (teori kritis) yang digunakan untuk mencari asumsi dasar teori dan proses perumusan teorinya. Untuk itu dibutuhkan sebuah pilihan yang memungkinkan. Cox sebagai teoritisi hubungan internasional menggambarkan secara umum aplikasi teori kritis dalam hubungan internasional, yaitu critical theory mempertanyakan peraturan dunia yang dominan dengan menggunakan reflektifitas aturan tersebut. Kemudia juga teori kritis mempertannyakan sumber dan legitimasi dari suatu institusi politik dan sosial dan juga termasuk perubahan-perubahan mereka. Sejarah adalah sebuah perubahan yang kontiniu atau secara terus menerus. Dan teori kritis mencoba untuk menentukan elemen mana yang universal untuk digunakan dalam aturan dunia dan mana yang tentunya menyatukan sejarah. Berbeda dengan Cox, Andrew Linklater yang percaya bahwa manusia itu bersifat baik, menginginkan untuk membentuk bentuk baru hubungan internasional yang mempu menyamaratakan semua orang secara keseluruhan. Menurutnya teori kristis bertugas untuk memfasilitasi masuknya nilai-nilai moral dan komunitas politiknya dalam dunia internasional. Teori kritis juga menydiakan jalan untuk terciptanya toleransi dalam hubungan politik internasional dan menyadari dengan sepenuh hati atas perbedaan dan benturan budaya. Hal ini sangat memungkinkan karena para teoritisi kritis ini percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk itu.

Frankfurt School tidak terlepas dari pandangan Gramsci dan Habermas pada dunia. Teori kritis menurut Gramscian menolak asumsi neorealis bahwa hubungan internasional hanya tentang pursuit of power dan kepentingan strategis oleh negara. Gramsci menggarisbawahi pentingnya ideologi dalam memelihara kelas ataupun dalam menciptakan perubahan. Kelompok penguasa dapat melegitimasi kekuasaannya dengan mengajarkan keadaan yang ada sekarang sebagai sesuatu yang benar dan adil. Oleh karena itu, untuk dapat membawa perubahan, aktor harus mampu memenangkan pertempuran ideologi itu terlebih dulu. Jika rakyat Korut ingin lepas dari kemiskinan dan tindakan represif negaranya, maka terlebih dahulu mereka harus memenangkan perang ideologi dengan pemerintahnya untuk mengubah sistem negara dari sistem komunisme.
Habermas menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan bahasa yang mengkonstruksi subjektivitas pemahaman manusia tentang dunia karena dunia dibentuk oleh norma dan negosiasi yang sifatnya intersubjektif. Pandangan ini didukung oleh Andrew Linklater yang merancang pengaturan institusional baru yang memfasilitasi dialog tebuka untuk menghindari konflik. Pemikiran Habermas ini memberi kontribusi penting pada hubungan internasional karena dapat membuka pemahaman baru tentang menyelenggarakan hubungan internasional dalam kerangka rasionalitas komunikasi sebagai pengganti penggunaan power dan kekerasan. Oleh karena itu, dalam memandang teori kritis secara keseluruhan, baik itu menggunakan pandangan neomarxis, Gramscian ataupun Habermas, ada lima karakteristik utama yang harus diperhatikan. Pertama, dunia harus dipahami utamanya dalam kerangka sosial-ekonomi yang digerakkan oleh kapitalisme yang sekarang telah mencapai lingkup global. Kedua, negara dan institusi harus dipahami dalam fungsinya untuk mendukung kapitalisme global. Ketiga, ketika memandang keadaan dunia, kerangka pikir individu akan menggambarkan keadaan itu melalui ide dan nilai yang mengandung kritikan dan refleksi. Keempat, melalui aksi politik, individu dapat mengubah struktur sistem untuk mencapai emansipasi. Terakhir, pengetahuan harus didapat untuk meraih emansipasi. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang baik buruknya dunia yang sedang dijalani, maka emansipasi dan pembebasan akan dapat dengan mudah tercapai.

Selain kritik terhadap pandangan liberalis, teori kritis juga mengkritik pandangan neorealis tentang hubungan antara agen dan struktur. Penganut teori kritis percaya bahwa keadaan agen akan sangat ditentukan oleh struktur yang ada, namun berbeda dengan neorealis, mereka lebih optimis tentang perubahan yang akan terjadi melalui aksi politik. Jadi, aktor utama hubungan internasional bukan lagi negara tetapi juga melibatkan kelompok gerakan sosial dan NGO.
Dari berbagai aliran teori kritis di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang asumsi umum teori kritis. Pertama, human nature bukan sesuatu yang esensial ataupun tidak dapat diubah, tetapi dibentuk oleh kondisi sosial yang ada dalam waktu tertentu. Kedua, subjek individual dapat dikelompokkan menjadi kolektivitas yang dapat diidentifikasi dengan kepentingan yang konkret. Ketiga, tidak ada fakta tentang dunia karena nilai-nilai yang melekat pada seseorang mempengarui persepsi dan pemahamannya tentang dunia. Keempat, pengetahuan akan menghubungkan kepentingan individu dalam emansipasi. Terakhir, disamping perbedaan yang dimiliki, semua manusia mempunyai kepentingan yang sama dalam mencapai emansipasi. Berbagai kritikan yang berkembang dalam meng-counter teori tradisional ini memberi banyak kontribusi pada hubungan internasional. Kontribusi Teori Kritis terhadap Studi Hubungan Internasional adalah mampu menjadi pemikiran alternatif yang berusaha memberikan sentuhan baru pada teori-teori tradisional HI (realisme dan liberalisme) dan secara metodologis, teori kritis tidak hanya berfokus pada bagaimana memahami dan mempelajari studi HI, tetapi juga belajar mengenai bagaimana mengkritisi fenomena politik dunia yang semakin kompleks. Selain itu, teori kritis melalui pandangan Habermas tentang pentingnya komunikasi juga dapat memberikan penjelasan tentang proses pembuatan keputusan di negara demokrasi.

World Trade Organization (WTO) sebagai suatu organisasi di tingkat internasional, diakui telah memainkan suatu peranan yang sangat signifikan dalam menciptakan sistem perdagangan internasional. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah anggota WTO yang sampai saat ini meecapai lebih dari 150 negara dan juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk mengarahkan liberalisasi perdagangan dunia.


• Sejarah Pembentukan

Ide pembentukan WTO bermula pada saat berlangsungnya perundingan di Marakesh, Maroko, yang telah melalui suatu perundingan panjang mengenai perdagangan dunia yang disebut Putaran Uruguay (1986-1994). Dalam draft Final Act perjanjian Marakesh dikemukakan tentang rancangan mendirikan multilateral Trade Organization (MTO) yang kemudian diubah namanya menjadi World Trade Organization (WTO). banyak perjanjian baru yang sebelumnya tidak pernah ditangani GATT. Oleh karena itu, dengan meluasnya isu-isu perdagangan yang dibahas dalam Putaran Uruguay, mendorong pembentukan WTO pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai suatu wadah organisasi perdagangan internasional dan memegang peranan penting dalam mengatur sistem perdagangan multilateral yang melibatkan banyak negara. Sistem tersebut merupakan pengembangan dari kesepakatan-kesepakatan perjanjian perdagangan multilateral di bawah kerangka General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dibentuk pada tahun 1947.

• Tujuan dan Fungsi

Tujuan WTO:
- Mendorong arus perdagangan antara negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa.
- Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen.
- Untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan.

Fungsi WTO:
− Memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksa-naan dari persetujuan WTO.
− Memberikan suatu forum tetap guna melakukan perun-dingan diantara anggota, baik masalah yang telah terca-kup dalam persetujuan WTO maupun yang belum tercakup.
− Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam WTO.
− Mengawasi kebijakan perdagangan.
− Kerjasama dengan organisasi lainnya.

• Prinsip-prinsip WTO
- Most Favoured Nation (MFN): Perlakuan yang sama terhadap semua Mitra Dagang (non-diskriminasi), artinya keringanan tarif impor yang diberikan pada produk satu negara harus diberikan juga pada produk impor dari negara mitra dagang lainnya.
- National Treatment (perlakuan nasional) artinya negara anggota wajib untuk memberikan perlakuan sama atas barang2 impor dan barang lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.
- Transparency (transparan) artinya bahwa negara anggota wajib bersikap terbuka terhadap berbagai kebijakan perdagangannya, sehingga para pelaku ekonomi mudah melakukan kegiatan perdagangan.

• Kewenangan WTO
• Kewenangan tkt tertinggi: Konferensi Tingkat Menteri yang bersidang sedikitnya 1x dalam 2 th.
• Kewenangan tkt kedua: General Council.
• Kewenangan tkt ketiga: Dewan2 ( Councils).
• Kewenangan tkt keempat: Subsidiary Bodies yakni badan2 yang berada dibawah Council.


• Sistem Keanggotaan WTO

keanggotaan:
• Anggota GATT otomatis menjadi anggota WTO, dikenal sebagai anggota asli
• Negara yang menjadi anggota harus menyetujui ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melewati 4 tahap:
1. Permintaan resmi untuk menjadi anggota. Neg yg ingin menjd angg hrs menjelaskan smua aspek perdag dan kebij ekonominya yg berkaitan dng persetujuan WTO. Ini dsampaikn kpd WTO dlm bentk memorandum yg diteliti oleh kelomp kerja.
2. Negosiasi dengan seluruh anggota WTO. Setelah Kelomp Kerja membuat lap mengenai hal2 diatas, selanjutnya neg tsb melakukan serangkaian pembicaraan bilateral dng neg2 angg WTO.
3. Menyusun draft Keanggotaan Baru. Stlh Pokja menelaah neg tsb., Pokja bagian Aksesi menyusun draft Keanggotaan Baru & daftar skedul komitmen.
4. Keputusan akhir. Langkah terahir, Laporan, protokol Asesi dan daftar Komitmen disampaikan oleh Dewan Umum ke KTM. Bila 2/3 dari angg WTO menyetujui, maka pemohon dpt menandatangani protokol Aksesi yg berarti disetujui mnjadi angg WTO.

• Sebagian besar negara anggota mempunyai perwakilan diplomatik di Jenewa yang dikepalai oleh seorang Dubes khusus untuk WTO.

Pengelompokan anggota dalam WTO:
• Anggota WTO mengelompok2 yg dlm beberapa hal mrk menyampaikan suaranya dengan menggunakan satu juru bicara atau satu tim negosiasi.
• Kelompok-kelompok tersebut adalah:
- Uni Eropa = European Communities, sbg kelomp yg terbesar, terdiri dr 15 neg. Uni Eropa memiliki satu kebijakan perdagangan eksternal. Dlm berbagai sidang di WTO, Eoropean Com bertindak atas nama UE. Jadi UE merupakan anggota WTO yg memp hak-hak spt yg dimiliki negara2 anggota UE.
- ASEAN : Malaysia, Indonesia, Sing, Phil, Thai, Myanmar, Kamboja, Brunei.
- Latin American Economc System ( SELA )
- African, Caribbean and Pacific Group ( ACP )
- North American Free Trade Area ( NAFTA )
- The Southern Common Market (MERCOSUR)-Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay
- Cairns Group yang dibentuk sesaat sebelum Putaran Uruguay dimulai th 1986 unt membahas liberalisasi perdag bidang pertanian.
- Like Minded Group (LMG) yg dibentuk menjelang KTM III WTO di Seatle yang beranggotakan Kuba, Rep Dominika, Mesir, Honduras, Indonsia, India. Kenya, Malaysia, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Zimbabwe dan Jamaika.

Sistem Organisasi
• Seperti yang biasa dilakukan dalam GATT, mekanisme pengambilan keputusan dalam WTO adalah Konsensus.
• Apabila konsensus sulit dicapai, pengambilan keputusan akan dilakukan Voting dengan sistem satu negara satu suara & kemenangan mayoritas.
Hasil Voting dianggap sah apabila:
- Untuk perdagangan multilateral mendapat persetujuan 2/3 anggota WTO.
- Melepaskan suatu negara dari suatu kewajiban harus mendapat persetujuan ¾ suara.
- Untuk mengamandemen ketentuan harus mendapat dukungan 2/3 suara.
- Untuk menetapkan anggota baru, diperlukan suara mayoritas (2/3 suara).

Di dalam kawasan Asia Timur, Jepang hadir sebagai kekuatan baru yang mengancam kekuasaan China, dimana China merupakan sebuah bangsa yang besar dan memiliki wilayah yang besar pula. Ketidakcocokan antara China-Jepang membawa kepada suatu perseteruan yang berlanjut pada perang yang dikarenakan posisi Korea. Mengapa Korea menjadi pemicu perseteruan lebih lanjut antara Jepang-China? Hal ini dikarenakan Korea merupakan wilayah yang penting bagi kedua negara dan Jepang menginginkan agar Korea menjadi Independent State, agar Jepang dapat dengan leluasa menjalin kerjasama dengan Korea tanpa campur tangan pihak China. Perseteruan ini berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Shimonoseki pada tahun 1985, dimana Jepang diakui sebagai sebuah kekuatan besar yang mampu mengalahkan China dan akibatnya China harus mengakui kemerdekaan Korea, membayar kerugian perang, melepaskan beberapa wilayah kekuasaan China, dan membuat perjanjian perdagangan baru dengan Jepang. Peristiwa ini mempercepat dimulainya sebuah hubungan yang baru dan dramatis antara China dan barat. Padahal hingga 1985, kepentingan terbesar antara Barat dan China adalah perdagangan. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa China menjadi sebuah pasar untuk berinvestasi dan menjadi sangat penting posisinya bagi barat.

Enam hari setelah penandatanganan perjanjian Shimonoseki, Jerman, Rusia, dan Perancis mengajukan nota keberatan kepada Jepang terkait dengan penguasaan Jepang atas Semenanjung Liaotung, yang disinyalir akan membahayakan kedudukan negara-negara besar di Asia (khususnya China dan Korea). Latar belakang ketiga negara ini untuk mengintervensi sebenarnya berbeda satu sama lain. Motivasi Rusia sebenarnya terkait akan proyek pembangunan jalur kereta api trans siberian dan membendung ambisi imperialis Jepang. Sedangkan motivasi Jerman adalah mendukung upaya Rusia untuk eksis di Asia Timur sebab dibalik itu Jerman merasa diuntungkan karena posisi Jerman di Eropa tidak akan diusik oleh Rusia. Dengan membantu memperkuat basis Rusia di China, hal ini tentu berdampak pada aliansi Rusia-Perancis yang semakin lama akan semakin lemah dan hal ini tentu akan memperkuat posisi Jerman di Eropa. Selain itu, Jerman juga khawatir akan pembagian wilayah China yang ditakutkan akan merugikan Jerman. Pada kenyataannya, tidak hanya China, Rusia, dan Jepang saja yang tertarik akan Korea, Jerman pun pada akhirnya tertarik akan beberapa pulau yang ada dalam wilayah Korea. Misalnya Wei-hai-wei, Chusan, Woosung, Amoy, Samsah Bay, dan Mirs Bay. Dalam hal ini Jerman juga berencana untuk mengambil Kiaochow yang terletak di sebelah selatan semenanjung Shantung ( masih dalam wilayah China) karena letaknya yang strategis dan akan menguntungkan Jerman. Sedangkan motivasi Perancis adalah Perancis khawatir jika Jepang akan melawan dan bergabung dengan Inggris, dimana hal ini dapat mempercepat terjadinya konfllik besar. Dan akhirnya Perancis memutuskan untuk bergabung dengan Rusia disaat Rusia memutuskan untuk segera bertindak.

Perang antara China-Jepang ini ternyata membawa kerugian besar dikedua belah pihak. Dalam perjanjian Shimonoseki, China diharuskan membayarkan kerugian perang sebesar 330 juta tael kepada Jepang dan dalam perjalanannya Jepang mengalami kekalahan dalam hal diplomasi dan harus kehilangan Semenanjung Liaotung dan Manchuria. Dengan beban perang yang begitu besar, china merasa tidak siap untuk melunasi utang tersebut dan meminta bantuan kepada negara-negara Barat ( Rusia, Jerman, Perancis ) agar dapat memberikan pinjaman. Negara-negara ini berlomba-lomba agar dapat memberikan pinjaman terbesar dengan harapan dapat mengontrol China. Akhirnya Rusia keluar sebagai pihak yang paling banyak memberikan pinjaman kepada China untuk membayar kerugian perang terhadap Jepang. Lalu, pada tahun 1896, Rusia menandatangani perjanjian persahabatan dengan China. Perjanjian ini dilakukan sebagai suatu langkah awal dalam pembentukan Bank Rusia-China di Manchuria, dimana bank ini diupayakan untuk membantu mendanai pembuatan Trans-Siberian Railway dan membantu pembangunan perekonomian Manchuria. Perjanjian persahabatan ini juga memungkinkan untuk Trans-Siberian Railway untuk membuat jalan pintas melalui Manchuria untuk mengambil rute sebelumnya di sekitar perbatasan. Dan akhirnya Bank Rusia-China sepakat agar pengelolaan dan konstruksi jalur kereta api tersebut diserahkan kepada perusahaan Chinese Eastern Railway, dimana pembangunan jalur kereta api China Timur ini selesai pada tahun 1904. Dengan selesainya proyek pembangunan jalur kereta api ini, Rusia berharap dapat membangun suatu ranah politik dan komersil dimana menyediakan akses mudah ke Pasifik dan semakin memperkuat dominasi Rusia di China bagian Utara. Walaupun Rusia dan Jepang sedang dalam kondisi konflik, tapi kedua negara tetap mengirimkan wakilnya untuk menandatangani perjanjian yang terkait akan permasalahan Korea. Pihak Jepang diwakilkan oleh Yamagata Aritomo sedangkan Rusia diwakilkan oleh Alexei Lobanov-Rostovsky. Terkait akan penandatanganan perjanjian Yamagata-Lobanov, Ini adalah perjanjian ditandatangani oleh Yamagata Aritomo dan Lobanov, Menteri Luar Negeri Rusia untuk menentukan keseimbangan kekuasaan di Semenanjung Korea antara Jepang dan Rusia pada 9 Juni 1896 (29 tahun Meiji).

Perseteruan yang terjadi dalam sejarah China-Jepang, erat kaitannya dengan campur tangan negara-negara barat. Negara-negara ini berlomba-lomba untuk dapat menguasai Asia timur agar kepentingan nasionalnya dapat terpenuhi. Terlebih lagi tiga negara yang sangat dominan melakukan hubungan intens atau bahkan hingga terlibat konflik berkepanjangan demi tercapainya tujuan mereka. Selain itu, ketiga negara ini sibuk berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah strategis di kawasan Asia Timur ini agar posisinya tidak kalah dengan negara-negara barat lainnya. Jika Jerman pada akhirnya dapat menguasai salah satu daerah pelabuhan laut yang baik di daerah utara China, tetapi masih banyak daerah-daerah pelabuhan di Korea. Pada November 1897, pemerintah Rusia mulai mempertimbangkan pengokupasian daerah pelabuhan Talienwan yang terletak di semenanjung Liaotung, sebelah selatan Manchuria. Dan pada akhirnya, konvensi diberikan kepada perusahaan Chinese Eastern Railway, dimana perusahaan ini berhak untuk menghubungkan Talienwan dengan jalur utama di Manchuria Pusat. Sedangkan Perancis tampaknya tidak terpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan oleh Jerman dan Rusia. Perancis lebih memfokuskan untuk memperkuat pengaruh, koloni, dan protektorat-protektoratnya di Indochina. Hal ini ternyata membuahkan hasil. Pada bulan Januari, China berjanji untuk menjauhkan daerah Tongking dari kekuatan manapun. Selain itu, China juga setuju untuk memberikan konsesi kepada Perancis untuk jalan kereta api dari Tongking ke Yuunan-fu. Lalu menyewakan teluk Kuang-Chou selama 99 tahun kepada perancis sebagai basis angkatan laut dan depot pemuatan batu bara , serta mengangkat orang Prancis sebagai penasihat untuk jasa pos cina yang baru diusulkan. Tidak ketinggalan satu kekuatan barat lagi yaitu Inggris. Dalam hal ini tampaknya Inggris bersaing dengan Rusia dimana Inggris menyewa Wei-Hai-wei sebagai basis angkatan laut Inggris selama Port Arthur dikuasai oleh Rusia. Disini China juga menandatangani serangkaian kesepakatan dengan Inggris terkait dengan halnya; pengasingan wilayah Lembah Yangtze, lalu yang menjadi inspektur jenderal kelautan China adalah pihak dari Inggris, dan memperpanjang wilayah Inggris yaitu Kowloon dengan sewa selama 99 tahun mulai dari seluruh semenanjung antara Deep Bay dan Mirs Bay. Pada kenyataannya, empat kekuatan besar Eropa mengambil sikap serius akan permasalahan kedaulatan China demi kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Sejak zaman dahulu, posisi perempuan memang sudah termarjinalkan dan dianggap lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Penindasan terhadap kebebasan perempuan (feminin) serta adanya diskriminasi dalam semua bidang (sosial, pekerjaan, pendidikan, agama, dan terlebih lagi dalam bidang politik), memicu timbulnya suatu gerakan yang menyuarakan aspirasi kaum perempuan pada saat itu yang disebut juga dengan Feminisme. Dalam hal ini terdapat tiga tipe feminisme, yang pertama adalah feminisme liberalis, feminisme radikal, dan feminisme sosialis. Tiap tipe feminisme tersebut menanggapi penindasan wanita dengan cara yang berbeda, menunjuk penyebab yang berbeda, serta menawarkan solusi yang berbeda pula.

Tipe feminisme pertama yang akan dibahas adalah mengenai feminisme liberal. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat yang menganut paham liberal biasanya sangat mengedepankan sekali perjuangan kesetaraan, kebebasan, dan pemenuhan hak-hak hidup mereka. Karena mereka sangat menjunjung tinggi kebebasan serta kesetaraan hak, maka muncullah gerakan yang dilakukan oleh kaum feminis liberalis yang beranggapan bahwa masyarakat telah melanggar nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap wanita, terutama dengan cara mendefinisikan wanita sebagai sebuah kelompok bukan sebagai individu, serta adanya pengakuan eksistensi mereka terhadap kaum laki-laki. Inti ajaran feminis liberal adalah memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita di luar dan di dalam keluarga. Selain itu perjuangan juga harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui perwakilan- perwakilan wanita di ranah-rnah publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa para feminis liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan wanita bahkan hingga saat ini. Terlepas dari peran yang tinggi dalam bidang politik, sebenarnya kaum feminis liberal menginginkan adanya pembagian tugas dalam hal rumah tangga dan suaranya turut diakui dalam keluarga, sehingga perempuan tidak dipandang sebelah mata dan juga memiliki posisi yang kuat dalam keluarga, yang pada nantinya akan berlanjut pada posisi mereka di dalam pergaulan sosial. Sebenarnya apa kritik yang signifikan untuk Feminisme Liberal? Hal penting yang harus dikemukakan ialah bahwa Feminisme Liberal tidak pernah mempertanyakan ideologi Patriarki dan sama sekali tidak bisa menjelaskan akar ketertindasan perempuan. Mereka hanya mengatakan, permasalahan pada perempuan selama ini ialah pada perempuan sendiri dan jalan keluarnya ialah perempuan yang harus membekali diri sendiri dengan pendidikan dan pendapatan.

Tipe feminisme yang kedua sebenarnya telah muncul sebelum feminisme liberalisme mencuat ke permukaan. Feminisme radikal lahir dari aktifitas dan analis politik mengenai hak-hak sipil dan adanya gerakan perubahan sosial pada tahun 1950an dan 1960an, serta gerakan-gerakan wanita yang semarak pada tahun 1970an. Dapat dikatakan bahwa feminis radikal bertolak belakang dengan feminis liberal. Perbedaan cara pandang ini terletak pada inti ajaran feminis liberal dimana mereka lebih menekankan pada kesamaan antara perempuan dan laki-laki, sedangkan feminis radikal lebih menekankan pada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Misalnya dengan bagaimana cara mereka mengkonseptualisasikan kekuasaan secara berbeda. Jika laki-laki berusaha untuk mendominasi dan mengontrol orang lain, wanita lebih tertarik untuk berbagi dan merawat kekuasaan. Selain itu, Feminisme radikal juga beranggapan bahwa penindasan wanita adalah ciptaan sistem patriarki, sebuah sistem dominasi dimana pria sebagai sebuah kelompok mempunyai kuasa atas wanita sebagai suatu kelompok. Inti ajaran dari feminisme radikal adalah bahwa pengalaman-pengalaman individual perempuan mengenai ketidakadilan dan kesengsaraan yang oleh para perempuan dianggap sebagai masalah-masalah personal, pada hakekatnya adalah isu-isu politik yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, mereka juga memprotes eksploitasi wanita dan pelaksanaan peran sebagai istri, ibu, dan pasangan sex laki-laki. Dan yang terakhir adalah paham dan gerakan ini menolak sistem hierarkis yang bersrata berdasarkan garis gender dan kelas.

Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai feminisme sosialis. Feminis sosialis mulai dikenal sejak tahun 1970an. Pandangan ini merupakan sintesa dari pendekatan historis-materialis Marxisme dan Engels, tapi sangat disayangkan bahwa banyak pihak yang kurang puas karena analisis Marx dan Engels tidak begitu membahas lebih lanjut mengenai penindasan dan perbudakan terhadap perempuan dan menganggap bahwa opresi pekerja lebih penting daripada opresi terhadap perempuan. Feminisme Sosialis mencoba membongkar akar ketertindasan perempuan dan menawarkan ideologi alternatif yakni: Sosialis. Penindasan terhadap perempuan tidak akan berakhir selama masih terus diterapkannya sistem kapitalisme. Inilah yang dikatakan sebagai peminggiran peran perempuan sebagai bagian dari produk sosial, politik dan ekonomi yang berhubungan dengan keberadaan kapitalisme sebagai suatu sistem. Inilah penindasan yang berakar pada keberadaan kelas-kelas dalam masyarakat. Pemikiran dasar feminis sosialis adalah jika kapitalisme hancur, maka sistem patriarki juga hancur, dan hubungan antara ekonomi dengan materi tidak berubah kecuali jika ada perubahan ideologi sehingga perempuan harus menghadapi kapitalisme dan patriarki. Pada prakteknya, perjuangan pembebasan perempuan tak bisa dipisahkan dari perjuangan Sosialisme; karena secara sistematis Kapitalisme dengan alat-alat ideologi dan alat-alat kekerasannya, melakukan penindasan pada semua sektor masyarakat. Kapitalisme secara frontal memerlukan penindasan terhadap pekerja (sehingga seorang buruh perempuan, harus mengalami dua lapis penindasan : baik sebagai buruh, maupun sebagai perempuan). Oleh karena itu, Agenda perjuangan untuk memeranginya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki.

Dibalik segala perbedaan antara ketiga tipe feminisme tersebut tentu tetap mengarah pada tujuan yang sama yaitu menjunjung hak azasi perempuan untuk terbebas dari penindasan, memberi kesempatan pada perempuan untuk berbicara atas nama dirinya dan berdasarkan suaranya sendiri, mendengarkan terhadap apa yang seharusnya dinyatakan oleh wanita, mengahargai kontribusi wanita, dan mencari kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara pencapaian tujuan itu.