RANDOM QUESTION ABOUT CHINA

Mengapa kelas kapitalis Cina dapat dikatakan gagal menjadi katalisator dalam perkembangan demokrasi?

kelas kapitalis cina yang terdiri dari pemilik bisnis, ternyata tidak terdiri dari kelas kapitalis yang khusus, artinya mereka tidak mempunyai kesamaan identitas dan kepentingan. Sebagian kelas kapitalis cina berasal dari tuan tanah di masa lalu, sebagian lagi berasal dari mantan birokrat pemerintah,dan lain sebagainya. Intinya, mereka tidak memiliki kesamaan identitas. Sebagai contoh: pedagang kaki lima mempunyai perhatian yang berbeda dengan pemilik restoran ataupun pemilik real estate. Perbedaan kepentingan dan identitas inilah yang menyebabkan perjuangan menyuarakan pendapat mereka hanya terkotak-kotak sehingga tidak efektif.
pertama, para anggota kelas kapitalis lebih menginginkan anak-anak mereka menjadi berpendidikan tinggi dan menjadi pegawai pemerintah daripada meneruskan bisnis. Sehingga kontinuitas bisnis pengusaha baru ini pun tidak terjamin.
Alasan kedua, adalah karena kelas kapitalis cina menghadapi kebijakan dan tantangan dari pemerintah daerah yang berbeda-beda sesuai dengan tempat bisnis mereka terletak. Sehingga apabila ada protes pun, hanya terbatas pada region tertentu saja, sehingga daya dobrak kelas ini tidaklah terdengar di daerah lain.


Dari ketiga kategori enterpreneur (avoidant startegy, acceptant strategy, dan assertive strategy), manakah strategi yang ppenting bagi kelas swasta dalam mendukung pertumbuhan demokrasi? Mengapa demikian?

Assertive Strategy. Hal tersebut dilatarbelakangi sebuah poin berupa partisipasi para enterpreneur dalam akses politis kepada negara atau pemerintahan. Enterpreneurship yang disokong oleh kuatnya finansial, sebuah kelompok yang mengangkat kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah, menjadi latar belakang mengapa dalam kategori ini reformasi demokratisasi dapat dilaksanakan. Apalagi dalam beberapa daerah terdapat aliansi enterpreneur berbentuk asosiasi yang didaftarkan melalui Civil Affairs Bureau dan ditetapkan sebagai nonprofit societies, dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan kata lain, dalam kategori ini, organisasi-organisasi ekonomi atau korporasi telah mempunyai akses yang luas, jaringan yang tidak terbatas, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah.
Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat signifikan bagi para enterpreneur untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka terhadap pemerintah China, dalam posisi mereka sebagai corporation runners. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberitaan secara media atau publikasi informasi, partisipasi dalam Partai Komunis China (PKC), atau mendokumentasikan komplain mereka terhadap agensi.


Bagaimana peranan kebijakan “open up the west” sebagai salah satu bagian dari strategi pembangunan Cina kedepan?

Implementasi reformasi ekonomi sejak 1979 membawa implikasi yang cukup besar bagi kemajuan sosial dan ekonomi di wilayah Barat. Strategi pembangungan China memang lebih mengedepankan bagian Timur terlebih dahulu, barulah melebar ke bagian Barat. Pada masa reformasi ekonomi, bagian Barat difokuskan untuk ”tingkat kesejahteraan menengah” (xiaokang) hingga tahun 1999, Jiang Zemin mengumumkan pembangungan China skala besar memprioritaskan daerah Barat. Setelah setahun program tersebut, bagian Barat tetap terpisah dalam peningkatan ekonomi dengan daerah Timur. Hal ini disebabkan karena peningkatan populasi penduduk lebih besar daripada peningkatan tingkat perekonomian.
Selanjutnya, diumumkanlah strategi “Open up the West” pada Maret 2000 yang memiliki fokus pada lima area, yaitu pembangunan infrastruktur, formasi kapital sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, peningkatan investasi regional serta pembangunan dan restrukturisaasi industri lokal yang berbasis kepada sumber daya alam. Implementasi kebijakan “Go West” tidak bisa dipandang sebelah mata. Misalnya, antara tahun 2000 dan 2004, GDP wilayah Barat China meningkat hingga 10% dan 60 proyek yang meliputi proyek di bidang transportasi, ekologi, energi diumumkan oleh pemerintahan China. Meskipun proyek pembangunan sejak 1978 ini dinilai sangat ambisius, paling tidak pemerintah China telah berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Bagian Barat China. Sektor-sektor yang Menjadi Fokus Kebijakan Open Up The West a. Sektor Agrikultur China.Bagian pertama dari reformasi ekonomi China yang terlibat menerapkan sistem tanggung jawab rumah tangga di pertanian, di mana petani mampu mempertahankan surplus di atas bidang tanah individu daripada untuk pertanian kolektif. Pemerintah China melakukan reformasi agraria (land consolidation), dengan memberikan kembali hak penggunaan dan pengelolaan tanah kepada petani. Setelah pemerintah China berfokus pada reformasi masyarakat pedesaan dan sektor pertanian, memberikan hasil yang luar biasa pada 10 tahun kemudian. Sektor Ketenagakerjaan dan Migrasi . Sektor Sumber Daya Alam. China menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat guna menciptakan peningkatan situasi ekonomi dan adanya upaya ’transfer’ teknologi. Upaya China ini dibuktikan dengan menjalin kerjasama dalam peningkatan hasil batu bara, sehingga saling mendukung adanya kegiatan industri. China juga bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam hal pembuatan rumah kaca, dengan tujuan untuk meminimalisasi dampak pemanasan global yang telah dialami di bumi.


Program “open up the west” pada prakteknya masih memiliki banyak hambatan dan hasil yang belum efektif (dibuktikan dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah rata-rata nasional). Menurut anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Cina untuk memaksimalkan kebijakan tersebut?

sebagai solusi yang dapat diaplikasikan sebagai langkah kebijakan pemerintah China dalam melanjutkan program pembangunan wilayah barat, syarat-syarat tersebut antara lain: integrasi kebijakan sosial dengan rencana ekonomi, pendidikan gratis bagi golongan tidak mampu, peningkatan kerjasama transnasional antara pemerintah daerah dengan NGO/instansi asing yang dapat mendukung pembangunan, pembinaan kebudayaan, entrepreneurship training bagi penduduk wilayah barat China, mengorganisasi dan mengadministrasi suku-suku yang ada, memaksimalkan potensi provinsi/daerah sesuai dengan karakteristiknya, menciptakan produk yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan kualitas sektor agrikultur, serta penjaminan mutu kualitas hasil produksi dari wilayah barat China. Seiring dengan teraplikasinya hal-hal tersebut, pembangunan di China diproyeksikan dapat lebih membawa dampak positif bagi pembangunan China secara keseluruhan pada periode-periode selanjutnya.


Jelaskan bahwa adanya faksi dalam tubuh PKC, suatu saat mampu mengancam legitimasi pemerintahan Cina?
dengan adanya faksionalisme di tubuh partai, membuat cukup kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil untuk jalannya pemerintahan. Terutama karena antara faksi saling memiliki berseberangan pendapat dalam menerapkan kebijakan. Hal ini membuat segala kebijakan yang ada di China bergantung pada faksi mana pemimpin itu berasal.
Tak terkecuali dalam perumusan kebijakan ekonomi China. Faksionalisme itu terlihat pada kepemimpinan Deng, kebijakan ekonomi yang diambil adalah mereformasi ekonomi ke arah kapitalisme, dengan kebijakan empat modernisasi, yang kemudian menimbulakn degradasi lingkungan. Era Jiang Zemin, yang berasal dari faksi reformis, dicanangkan kebijakan ekonomi yang lebih pro lingkungan. Pada era Hu Jintao, terdapat dua faksi yaitu faksi populis dan faksi elitis. Faksi populis yang dipimpin oleh Hu Jintao, menginginkan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekonomi. namun, di kalangan elitis menginginkan untuk adanya pengembangan ekonomi di pesisir China. Kubu ini berasal dari mereka yang memperoleh keuntungan dari adanya peningkatan pembangunan ekonomi dan pasar bebas di wilayah pesisir China. Akan tetapi, karena pada saat ini yang memimpin adalah Hu Jintao, maka kebijakan ekonomi yang diambil adalah sesuai dengan keinginan faksi populis.
Kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang diambil faksi populis saat ini, belum tentu akan bertahan setelah era Hu Jintao berakhir, pada tahun 2012 nanti. Jika pengganti Hu Jintao dari faksi populis juga, besar kemungkinan kebijakan ini akan berlanjut sampai pergantian pemimpin lagi. Namun, jika kepemimpinan jatuh di kalangan elitis, kebijakan tersebut belum tentu akan dilanjutkan. Untuk memprediksikan apakah kebijakan yang sampai saat ini sudah membuahkan hasil yang cukup baik akan bertahan atau tidak, akan semakin sulit diprediksikan, karena meliahat power antara tiap faksi, membuat sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi pengganti Hu Jintao, dan dari faksi mana ia berasal.


Uraikan usaha pemerintah Cina untuk memberantas korupsi? Dan mengapa usaha tersebut jauh lebih berhasil daripada aksi pemberantasan korupsi di Indonesia?

Seperti yang telah diketahui bersama, pemerintah Cina (PKC) sadar betul akan korupsi yang terjadi didalam tubuh pemerintahannya. Kebijakan mengenai anti-korupsi ini pun telah dilakukan sejak dimulainya reformasi pada akhir tahun 1970-an, PKC telah mengeluarkan dekrit dan keputusan yang berhubungan dengan anti-korupsi, misalnya saja pada reformasi tahun 1982 dikeluarkan “Resolusi Menghancurakan Kejahatan Ekonomi”, dan “Kampanye-Kampanye”. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendirikan sebuah Task Force yang mengadakan penyelidikan kasus-kasus istimewa, yang terdiri dari 50 orang anggota. Mereka diberi kekuasaan menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Mahkamah Agung mendirikan Biro Pusat Penyelidikan Korupsi pada 1995. Diseluruh Cina, pada akhir tahun 1996, terdapat 1500 lembaga seperti itu yang tersebar di 26 provinsi.
Hukuman mati untuk koruptor dalam pemerintahan Cina, dibenarkan menurut hukum. Perkara Korupsi sendiri untuk pertama kalinya masuk ke dalam UU Hukum Pidana di Cina pada tahun 1979. Karena dirasa masih belum cukup untuk menjerat para koruptor, pada 1982, Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan peraturan khusus anti-korupsi. UU ini terus diamandemen seperti pada tahun 1997 dan pada tahun 1999. Sehingga membuat Cina memiliki hukum pidana anti korupsi yang lebih luas, lebih detil, yang juga meliputi kejahatan ekonomi. Didalam tubuh PKC sendiri didirikan “Komite Disiplin Internal Partai” yang ada dalam bagian Komite Sentral. Komite ini mempunyai kekuasaan untuk menyelidiki pelanggaran disiplin Partai, termasuk korupsi.


Menurut anda, faktor apakah yang menjadi penyebab utama disparitas kesejahteraan di daerah barat dan timur Cina?

- kesenjangan ekonomi yang terjadi antar daerahnya.
Kesenjangan ekonomi yang terjadi di China merupakan masalah yang sudah mengakar sejak zaman dahulu. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang terjadi di China juga mencakup berbagai lapisan, yaitu kesenjangan antar propinsi, kesenjangan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, kesenjangan antar daerah di pedesaan, dan terutama kesenjangan ekonomi yang begitu mencolok antara bagian Barat dan bagian Timur.
Kondisi eko brt: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, daerah Barat China adalah daerah dimana sektor agrikultur tumbuh dan berkembang dengan kondisi geografis yang berupa pegunungan. Daerah dimana sebagian besar populasi China hidup dan tinggal disini dengan mata pencaharian utamanya adalah bertani. Daerah ini sering diabaikan karena pemerintah lebih fokus pada perkembangan industrialisasi China.
Kondisi timur: Wilayah Timur China merupakan wilayah pesisir, dimana lebih mudah industri oleh pemerintah China, karena juga kondisi geografisnya yang mendukung, yang tidak seperti wilayah Barat China.
Karena pemerintah memutuskan untuk mengembangkan daerah ini sebagai kawasan industri, maka pembangunanpun dipusatkan pada kawasan ini. Hampir seluruh perhatian pemerintah dicurahkan kepada daerah ini karena tujuan China yang ingin memajukan perekonomiannya dengan industrialisasi. Bahkan, ideologi kapitalispun diadopsi demi mencpai tujuannya ini, sehingga banyak investor asing yang berdatangan dan menanamkan modalnya di wilayah ini. Akibatnya, pembangunan di daerah inipun berkembang sangat pesat, berbeda dengan yang terjadi di daerah Barat.
berubahnya sistem ekonomi China dari yang pada awalnya egalitarian lalu berubah menjadi liberalisme pada era Deng Xiaoping


Solusi apa yang tepat dalam menghadapi disparitas ekonomi yang semakin membesar antara Cina bagian barat dan timur?

- Transfer Pendapatan (Income Transfer)
Pemerintah melalui program income transfer ini dapat memproteksi rakyat miskin dari fluktuasi yang ditimbulkan akibat dari mekanisme pasar. Melalui fiscal federalism dimana pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menstabilisasi makroekonomi regional. Tindakan yang dapat diambil pemerintah antara lain, dapat berupa program pasif dan program aktif. Program pasif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan instruksi kepada seluruh daerah untuk saling berkomunikasi antar sesamanya sehingga terjadi common share yang secara otomatis mempengaruhi dan mendorong terjadinya income transfer antar daerah. Sedangkan program aktifnya adalah memberikan subsidi kepada pemerintah daerah atas dampak negatif dari krisis disparitas tersebut. Program income transfer ini memiliki keunggulan sebagai program dengan skala kecil namun lebih efektif dibandingkan program skala besar dalam mengatasi disparitas di Cina.
- Strategi Pembangunan Daerah
Cina dapat mengaplikasi strategi pembangunan daerah yang terfokus di daerah yang kurang beruntung. Sehingga kesenjangan pendapatan dapat terkurangi dengan adanya pemusatan perhatian pada pembangunan di daerah-daerah tersebut, seperti wilayah bagian barat. Pembangunan yang dilakukan dapat berupa pembangunan pada infrastruktur dan fasilitas-fasilitas, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.
- Perusahaan Swasta
Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk menstimulus perusahaan-perusahaan swasta agar angka pengangguran dapat ditekan. Terutama pada wilayah barat yang jumlah perusahaan milik negaranya masih kurang. Selain itu alokasi sumber daya tiap daerah pun menjadi lebih jelas dan terarah karena peran perusahaan-perusahaan swasta di masing-masing daerah tersebut.
- Urbanisasi
Pemerintah dapat mengakselerasi program urbanisasi dengan tujuan untuk memeratakan tenaga kerja di masing-masing lapangan kerja di tiap daerah. Sehingga tenaga kerja berlebih yang pada umumnya berada di daerah perkotaan dapat ditransfer ke daerah pedesaan yang lebih membutuhkan atau kekurangan lapangan kerja