Developmental State = Kunci Keberhasilan Asia Timur

Menurut Johnson’s Formulation (Pei-Shan Lee, 2002), yang dimaksud dengan Developmetal State itu adalah mencakup beberapa karakteristik di bawah ini:

1. Pertama, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan produksi (sebaliknya dari konsumsi dan distribusi) sebagai tujuan fundamental dari kegiatan negara.
2. Kedua, merekrut aparat birokrasi ekonomi yang bertalenta tinggi, kohesif, dan disiplin dengan basis merit.
3. Ketiga, mengkonsentrasikan talenta birokrasi ke dalam lembaga sentral (seperti MITI di Jepang) yang bertanggung jawab atas tugas transformasi industrial.
4. Keempat, melembagakan hubungan antar-birokrasi dengan elit bisnis dalam rangka pertukaran informasi dan mendorong kerjasama dalam keputusan-keputusan penting berdasarkan pembuatan kebijakan yang efektif.
5. Kelima, melindungi jaringan pengambil kebijakan dari tekanan kepentingan dan tuntutan lainnya.
6. Keenam, mengimplementasikan kebijakan pembangunan dengan kombinasi jaringan kerja pemerintah dengan dunia industrial dan kontrol publik atas sumber daya-sumber daya, seperti keuangan.

Inti dari paradigma Developmental State adalah peranan dominan lembaga eksekutif. Yang dimaksud dengan lembaga eksekutif disini adalah otoritas administratif dan kekuatan politik. Jadi, paradigma ini dimaksudkan untuk menegaskan peran pemerintah dalam ekonomi pasar. Kinerja ekonomi dibangun melalui penataan kelembagaan yang kuat yang dilakukan oleh pemerintah. Ini biasa dikenal dengan proses pembangunan ekonomi terrencana. Pemerintah menyelenggarakan ekonomi terrencana ini melalui lembaga yang ditunjuk khusus yang bertanggung jawab atas tugas mengarahkan pembangunan itu sendiri, dan menjalankan beragam alat kebijakan untuk memastikan kegiatan bisnis tetap terpelihara dan terkelola dalam kerangka kepentingan nasional. Hal ini dianggap sebagai pra-syarat penting dalam mengelola proses pembangunan.

Karena tujuan mendasar dari Developmental State adalah peningkatan kondisi ekonomi yang saling berhubungan dari negara-negara lain, setiap negara mencoba untuk pembangunan, dimana harus memilih strategi yang lebih luas dalam konteks regional dan keseimbangan kekuasaan internasional. Kondisi seperti itu terus ditingkatkan, dimana pada waktu-waktu tertentu menawarkan kesempatan yang jauh lebih besar untuk marjinal atau negara-negara industrialisasi dibandingkan dengan yang lain. Pilihan ekonomi akan sangat bergantung pada eksternal arena yang lebih luas di mana para pemimpin negara industrialisasi manapun harus beroperasi.


Developmental state menuntut penjelasan perspektif merkantilis, Negara harus melakukan intervensi pasar untuk melindungi ekonomi domestiknya dari dominasi asing. Membiarkan pasar bebas berlaku sementara posisi sendiri lemah hanya akan menghancurkan diri sendiri.

Negara-negara Asia Timur berhasil dikarenakan pemerintah telah memperoleh kontrol atas berbagai hal yang dianggap penting bagi keberhasilan ekonomi:
1. mereka dapat mengekstraksi modal;
2. menghasilkan dan melaksanakan rencana ekonomi nasional;
3. memanipulasi akses pribadi ke sumber daya langka;
4. mengkoordinasikan upaya usaha perorangan;
5. proyek target industri tertentu; menahan tekanan politik dari kekuatan-kekuatan populer seperti konsumen dan buruh terorganisir;
6. melindungi perekonomian dalam negeri mereka dari penetrasi modal asing yang luas, dan yang paling terutama, melaksanakan proyek yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan produktivitas, kecanggihan teknologi, dan peningkatan pasar saham dunia.

Inti dari Developmental State Jepang adalah birokrasi yang berkompeten dan berkomitmen untuk mengimplementasikan proses pembangunan ekonomi yang terrencana. Di negara-negara tersebut, kapasitas negara (state capacity) mapan untuk melaksanakan kebijakan industri yang beragam. Mereka juga mempunyai birokrasi yang relatif efisien, serta diisi oleh staf yang termasuk bertalenta nasional dan terbaik. Lembaga birokrasi ini tidak hanya merekrut orang-orang yang bertalenta terbaik saja, tetapi juga mereka mampu memanfaatkan alat-alat kebijakan yang memberikan kepada mereka otoritas lebih terhadap dunia bisnis.