PENYEBAB KEGAGALAN RATIFIKASI KONSTITUSI UNI EROPA

Hasil referendum rakyat Perancis, 29 Mei 2005, menunjukkan bahwa rakyat Perancis menolak meratifikasi konstitusi UE (Uni Eropa). Tak lama kemudian, masih dalam jangka waktu satu tahun yang lalu, rakyat Belanda pun menolak untuk meratifikasi konstitusi UE. Kegagagalan ratifikasi konstitusi UE di Perancis dan Belanda menyebabkan proses ratifikasi kostitusi UE menghadapi jalan buntu. Akhirnya, karena terjadi kebuntuan dalam ratifikasi konstitusi UE, pembahasan mengenai konstitusi UE ditunda hingga tahun 2007.

Kegagalan UE dalam meratifikasi konstitusi UE merupakan permasalahan serius dalam upaya mewujudkan integrasi politik. Integrasi politik sulit diwujudkan jika UE tidak memiliki konstitusi bersama. Padahal, rakyat dari beberapa negara UE menolak untuk meratifikasi konstitusi UE tersebut.

Kebuntuan dalam melaksanakan ratifikasi konstitusi UE terletak di level dalam negeri, baik itu ratifikasi melalui parlemen negara maupun melalui referendum rakyat. Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat ratifikasi tersebut di antaranya:

1. Pencapaian integrasi politik UE menyinggung masalah kedaulatan nasional
Melihat pada sejarah pembentukan UE, pembentukan organisasi ini mengikuti bycicle theory . Maksudnya adalah, setiap tahapan menuju integrasi UE akan mengarahkan pada tahapan berikutnya, jika tahapan berikutnya tersebut tidak dapat dilakukan maka proses itu akan terhenti. Padahal, tahapan berikutnya –yang sekarang ini sedang dilalui—sudah semakin menyinggung masalah kedaulatan negara anggota.
Sesuai dengan isi konstitusi UE, parlemen Eropa akan memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses pembuatan hukum, sedangkan parlemen negara akan mengalami pengurangan kekuasaan .

Untuk mempermudah penjelasan bycicle theory, berikut contoh kasusnya. Dahulu, ketika UE masih berupaya mewujudkan integrasi ekonomi, UE mengupayakan penciptakan pasar tunggal Eropa. Pasar tunggal Eropa tersebut menganjurkan UE agar memiliki mata uang bersama. Kemudian, UE mengeluarkan Euro sebagai mata uang bersama. Meskipun Inggris, Denmark, dan Swedia tidak mengadopsi Euro, tahapan Euro sebagai mata uang eropa merupakan tahapan berikutnya yang harus dilalui untuk menuju integrasi ekonomi UE. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam masalah ratifikasi konstitusi ini. Ketika konstitusi selesai diratifikasi, maka, bukan tidak mungkin jika kemudian, parlemen Eropa mengambil alih masalah perpajakan dan kebijakan luar negeri. Padahal, masalah perpajakan dan kebijakan luar negeri merupakan inti dari kedaulatan nasional.

2. Rakyat tidak puas dengan pemerintah dalam negeri
Contoh yang baik untuk menjelaskan masalah ini adalah kasus kegagalan referendum di Perancis. Masyarakat Perancis merasa tidak puas dengan pemerintahan Jaques Chirac . Pemerintah dinilai kurang berhasil dalam mengatasi masalah pengangguran. Tingkat pengangguran sangat tinggi, mencapai 10% dari total penduduk Perancis. Kemudian, kecenderungan ekonomi UE yang semakin mengarah pada pasar bebas dinilai hanya menguntungkan dunia bisnis semata, dan merugikan masyarakat Perancis. Ketidakpuasan masyarakat Perancis tersebut menjadi alasan untuk menolak konstitusi UE.
Penulis percaya bahwa, bukan hanya masyarakat Perancis saja yang tidak puas dengan pemerintahnya. Terlebih jika melihat penilaian masyarakat Eropa terhadap kecenderungan ekonomi UE yang mengarah pada pasar bebas. Selalu ada pihak yang dirugikan akibat pasar bebas karena tingkat persaingan dalam ekonomi pasar bebas semakin ketat. Masyarakat akan merasa khawatir dengan masa depan pekerjaan mereka. Kekhawatiran ini menyebabkan masyarakat enggan menyetujui ratifikasi konstitusi UE.

3. Masyarakat Eropa tidak puas dengan isi konstitusi UE
Isi konstitusi UE dinilai merugikan masyarakat Eropa. Konstitusi tersebut berisi antara lain; pengaturan perihal perubahan mekanisme pengambilan suara, pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen UE, dan pembatasan terhadap hal-hal yang boleh diveto oleh negara anggota . Pada dasarnya, konstitusi UE membuat negara anggota harus merelakan sebagian kekuasaannya kepada UE. Oleh karenanya, masyarakat Eropa menolak ratifikasi konstitusi tersebut.

4. Identitas nasional
Beberapa literatur menjelaskan bahwa identitas Eropa mulai tumbuh di antara masayarakat Eropa. Tetapi pada kenyataannya, identitas nasional belum bisa dilepaskan begitu saja. Kebanyakan dari masyarakat Eropa yang telah merasa bahwa mereka adalah orang Eropa, masih menempatkan identitas nasional di atas identitas ke-Eropa-annya . Ketika masyarakat Eropa belum menempatkan identitas Eropa di atas identitas nasional, sedangkan konstitusi UE yang ada dinilai merugikan identitas nasional, maka ratifikasi konstitusi UE akan mengalami kesulitan.

5. Efek Domino
Perancis merupakan negara penting di dalam UE, tetapi Perancis gagal meratifikasi konstitusi UE. Kegagalan Perancis dalam meratifikasi konstitusi UE tersebut menimbulkan kesan buruk bagi upaya ratifikasi konstitusi UE. Istilahnya, Perancis yang merupakan perintis UE itu ternyata gagal dalam meratifikasi konstitusi tersebut di dalam negeri. Momentum buruk ini akan menjalar ke negara lain, sehingga negara lain akan turut menolak ratifikasi konstitusi UE. Dengan kata lain, kegagalan Perancis tersebut dapat menimbulkan efek domino bagi negara Eropa lainnya.