RANDOM QUESTION ABOUT AUSTRALIA

1. Pembentukan Australia sebagai Negara federasi ini sendiri sebenarnya melalui proses yang lama sampai pada akhirnya diterima oleh koloni-koloni ini. System federal ini sendiri merupakan suatu bagian yang diatur dalam Konstitusi Australia, yang secara umum, konstitusi ini telah mengakomodasi dan menyatukan berbagai kepentingan yang saling berbenturan di antara Negara bagian, oleh karena itu pemerintah federal memiliki kewajiban atas nama seluruh federasi untuk dapat mendistribusikan kekuasaannya dan memberikan hak otonomi Negara bagian untuk dapat mengatur wilayahnya masing-masing. Pemerintah federal memiliki wewenang di bidang pertahanan, perdagangan, hal-hal yang berhubungan dengan bangsa lain, dan dalam perjalanannya wewenangnya meluas dibidang perpajakan, public services (kesehatan,tunjangan, tenaga kerja,dll). Dalam penerapannya, seringkali terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan miskomunikasi antara pemerintah federal dan Negara bagian, pemerintah federal terlalu ikut campur terhadap urusan Negara bagian, distribusi finansial yang tidak seimbang, dan lainnya. Barulah pada masa pemerintahan Malcolm Fraser (1975-1983 ) dan Bob Hawke (1983-1991an) mulai ada perbaikan hubungan dan kekuasaan antara pemerintah federal dan Negara bagian.

• Kelebihan federalisme:
a) memungkinkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih efektif dan efisien.
b) Menghindari dari kekuasaan yang absolut dan otoriter
c) Melindungi hak-hak warga Negara bagian dengan porsi dan perlakuan yang sama.
d) Sebagai alat pemersatu bangsa.
e) Kekuasaan pusat dan state saling melengkapi dan menyeimbangkan satu sama lain.
f) Mencegah adanya dominasi pusat.
g) Adanya desentralisasi pembangunan dan memungkinkan adanya inovasi-inovasi dalam penyelesaian masalah sosial, ekonomi, dan politik

• Kekurangan federalisme:
a) Terjadinya tumpang tindih kekuasaan antara federal dan states.
b) Tidak maksimalnya pelayanan publik (birokrasi yang agak sedikit rumit)
c) Adanya kebijakan yang saling bertentangan antara federal dengan Negara bagian.
d) Memicu adanya over-government.

• Isu-isu politik yang sering muncul:
Isu politik yang seringkali muncul adalah masalah pembagian kekuasaan antara federal dan Negara bagian, terlebih lagi saat ini telah terjadi perbesaran kekuasaan oleh federal, misalnya di bidang perpajakan. Hal yang dibahas lebih mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah federal seharusnya merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah Federal dan state. Tapi, dalam Uniform Tax Case tahun 1942, Mahkamah Agung menetapkan bahwa pemerintah federal berhak mengatur segala pajak yang telah diterima dari negara bagian. Hal ini menandakan adanya dominasi finansial dari pemerintah federal terhadap pemerintah negara bagian, yang juga berpengaruh pada dominasi di banyak bidang lain.

2. Partai Buruh Australia merupakan salah satu parpol yang istimewa dan berhaluan sayap kiri-tengah Australia. Partai ini membela kepentingan buruh dan pekerja. Dalam sidang parlemen, digambarkan bahwa partai buruh mengutamakan pandangan-pandangan yang berdasar pada moralitas dan integritas, berbeda dengan partai liberal yang lebih tahu masalah-masalah ekonomi dan mereka lebih membela kepentingan kaum bisnis dan petani ala Australia.dalam sejarah pemerintahannya, partai buruh memiliki periode kekuasaan yang relatif singkat dibandingkan dengan partai Liberal. Tapi, kelebihannya adalah bahwa partai buruh berani untuk membuat inovasi dan perubahan-perubahan dalam perpolitikan Australia. Sesuai dengan Konferensi Nasional 1981, partai Buruh berideologi Sosialisme-demokratis. Walaupun begitu, sosialisme-demokratis bukanlah ideology yang secara jelas mempedomani kebijakan-kebijakan partai. Adanya pertentangan dimana ideology ini membuat para pemilih menjadi takut dan justru membuat partai buruh kalah dan menjadi pihak oposisi selama 23 tahun lamanya.

Jika dilihat sesuai dengan perkembangannya sekarang, tentu ALP telah bertransformasi secara bertahap dari waktu-waktu dengan membuat berbagai perubahan di dalamnya. Pada awalnya kebijakan-kebijakan partaiyang bersifat sosialis banyak merugikan partai. Terlebih lagi dengan adanya isu komunisme yang dilontarkan oleh LP, membuat pemilih berpikir dua kali untuk memilih partai buruh. Dan saat ini partai buruh benar-benar dapat memperjuangkan hak-hak kaum lemah, bukan dengan cara revolusioner, tapi lebih bersifat parlementer ( Hawke). Walaupun saat ini kebijakan-kebijakan yang diambil agak cenderung memadukan antara kapitalis dan sos-dem, tapi tetap saja dasar ideology mereka tetap dipegang teguh.

Perubahan yang terjadi dalam tubuh partai ini adalah mengubah struktur partai, bagaimana ideology sosdem ini seharusnya ditafsirkan dan diterapkan, memperbaharui tujuan partai, dan pembaharuan secara internal dan eksternal partai. Hal ini terjadi tentu karena kekalahan yang bertubi-bertubi membuat partai ini harus membuat pembaharuan dan restrukturisasi kepartaiannya agar sesuai dengan keadaan saat ini. Selain itu, berbagai cara dilakukan agar nama baik partai buruh kembali setelah adanya isu komunisme yang membuat pemilih takut untuk memilih partai ini. Contoh kasusnya adalah pada masa kepemimpinan Whitlam dan Hawke, dimana mereka mulai mencampurkan ideology kapitalis-sosialis di dalam kebijakan mereka. Misalnya partai buruh lebih vokal dalam mendukung reformasi social, pelayanan social pada kaum lemah, redistribusi pendapatan,dll. Walaupun dewasa ini ALP menerima perekonomian mixed capitalist, tapi tetap saja mereka masih memegang prinsip sosialis demokratis di dalamnya.

3. Interest/Pressure Groups merupakan suatu asosiasi atau kelompok-kelompok yang membuat tuntutan kepada pemerintah dalam rangka mempengaruhi pembuatan atau pelaksanaan kebijakan kebijakan publik, tanpa ia sendiri harus memiliki kekuasaan formal atau politik untuk memerintah. Peran Interest/Pressure Groups selain memperjuangkan apa yang menjadi tuntutannya, juga bekerjasama dengan pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan masyarakat, penyediaan sarana, dll. Dari waktu ke waktu pun kedudukan dan peran Interest/Pressure Groups semakin penting dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Terlebih lagi sejak ditransfernya seluruh proses pembuatan kebijakan publik ke Canberra, membuat Interest/Pressure Groups dipandang sebagai penasihat dan pemberi masukan bagi pemerintah. Akses untuk masuk kedunia politik pun terbuka lebar, dimana dalam membuat suatu kebijakan baik itu di bidang ekonomi, lingkungan, dan lainnya, Interest/Pressure Groups memberikan porsi yang cukup penting di dalamnya. Bahkan kelompok ini dinilai memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan dan kegagalan partai. Contohnya, partai buruh dapat memenangkan beberapa kali pemilu federal karena pada saat mendukung aksi gerakan lingkungan. Walaupun bisa dikatakan bahwa sebenarnya Partai Buruh saat itu mendukung bukan karena partai tersebut memang concern terhadap tuntutan gerakan lingkungan, tapi karena ALP menilai bahwa dengan mendukung gerakan ini, ALP bisa mendapatkan pendukung yang sangat banyak dan akan membantu mereka memenangkan pemilu. Bisa kita lihat sebegitu besarnya peran mereka dalam perpolitikan Australia.

Interest/Pressure Groups dapat memainkan peranan mereka dengan baik karena ditunjang beberapa factor. Diantaranya adalah dengan mengajukan petisi, mengirimkan surat kepada anggota parlemen, I/P Groups memiliki staf-staf ahli dan perwakilan dalam politik, menyewa jasa-jasa pelobi professional independent untuk memperkuat aksesnya ke pemerintah. Biasanya, jika kelompok ini memiliki kedekatan dengan partai tertentu, maka tuntutan mereka akan bisa lebih “didengarkan” daripada yang tidak. Keberhasilan mereka tentu tidak terlepas dari kegigihan dan strategi yang mereka gunakan dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Contohnya, tahun 1980an, gerakan lingkungan hidup bergabung secara nasional atas tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan sungai Franklin yang berada dalam World Heritage Area diubah menjadi DAM. Langkah pertama yang dinilai “tidak biasa” adalah mendesak pemilih pada pemilu federal untuk menuliskan NO DAMS di kertas suara mereka. Puncaknya terjadi ketika puluhan ribu orang berkumpul dan turun ke lokasi pembangunan dam dan meletakkan tubuh mereka diantara dam dan buldoser. Keadaan ini berlanjut pada pemilu federal 1983 ketika gerakan nasional melakukan dukungan terhadap suatu parpol dan berjanji akan menghentikan pembangunan Dam di Tasmania, dan mereka berhasil.
Hal ini berjalan sukses karena mereka menggunakan berbagai cara untuk menyuarakan tuntutan mereka dan Partai Buruh melihat hal tersebut sebagai peluang untuk meraih kemenangan. “Take and Give” sepertinya istilah yang cocok untuk menggambarkan keadaan ini. Parpol bersedia membantu dan mendukung dan sebagai imbalannya pendukung gerakan ini juga harus membantu parpol tersebut dalam pemilu.