Sejarah dan Dinamika Grand National Party Korea Selatan

Terdapat empat partai politik utama yang populer dalam politik Korea yakni Uri Party, Grand National Party (GNP), Democratic Labor Party (DLP), dan Democratic Party (DP). Dari keempat partai tersebut Uri Party sempat meraih suara mayoritas di parlemen pada hasil pemilu 2004. Hingga kemudian pada tahun 2008 suara kursi mayoritas di parlemen dimenangkan oleh GNP. GNP atau Partai Satu Bangsa adalah salah satu partai konservatif (sayap kanan) di Korea Selatan dan GNP sendiri merupakan saingan berat dari Democratic Party yang beraliran liberal (kiri tengah).
Grand National Party (Korea: Hannara Dang, seterusnya disebut GNP) sendiri merupakan partai politik konservatif di Korea Selatan. Hannara, nama Korea dari GNP memiliki arti harafiah sebagai Partai Nasional Korea. Kandidat terpilih dari GNP, Lee Myung-bak dinobatkan sebagai Presiden Korea Selatan pada 19 Desember 2007. Ini merupakan kemenangan kubu konservatif pertama setelah 10 tahun. Saat ini, GNP merupakan partai dengan kursi mayoritas di National Assembly, badan legislatif unikameral Korea setelah memenangkan pemilihan pada tanggal 9 April 2008.

GNP terbentuk pada tahun 1997. Walaupun terhitung masih muda, GNP terhitung senior bila dibandingkan keenam partai yang masuk dalam National Assembly tahun 2008. Rival terdekatnya, Democratic Party (DEP, Korea: Minju-dang) dibentuk tahun 2008. Rata-rata partai lain pun baru terbentuk pada tahun 2007 hingga 2008, kecuali Democratic Labor Party (Minju Nodong-dang) yang dibentuk tahun 2000. Sebagai partai bersisi konservatif, GNP mendukung tradisi-tradisi kuno Korea, filosofi sosial dan status quo, serta berkiblat pada nilai-nilai dari komunitas masa lampau.


Sejarah Grand National Party

Leluhur GNP paling awal adalah Democratic Republican Party (Partai Demokrat Republik) di bawah kekuasaan Park Chung-hee pada tahun 1963. DRP sendiri kemudian memerintah Korea Selatan. Setelah kematian Park, Korea Selatan berada di bawah pemerintahan Chun Doo-hwan pada tahun 1980. Saat itu, DRP direkonstitusi dan berubah nama menjadi Democratic Justice Party (Partai Keadilan Demokrat). Pada tahun 1988, salah satu anggota partai yang bernama Roh Tae-woo menawarkan berbagai reformasi politik Korea Selatan, termasuk pemilihan presiden secara langsung dan bentuk konstitusi baru. DJP kemudian berganti nama pada tahun 1993 pada masa kepresidenan Kim-sam Young setelah beberapa partai lain ikut bergabung dan akhirnya membentuk Democratic Liberal Party. Pada tahun 1995, partai kembali berubah nama menjadi New Korea Party (NKP, Korea: Sinhangukdang).

Penggabungan NKP dengan Democratic Party dan beberapa partai konservatif kecil lainnya pada tanggal 21 November 1997 akhirnya membentuk Grand National Party. Pada saat penggabungan, NKP sedang berusaha membersihkan diri dari berbagai isu serius seputar skandal finansial dan permasalahan antar anggotanya. Sementara Partai Demokratik pada saat itu sedang mengalami masa-masa resesif dan hampir jatuh setelah gagal memenangkan sejumlah kursi minimum yang dibutuhkan untuk menjadi partai legislatif yang resmi dalam pemilihan National Assembly tahun 1996. Pada bulan Februari 1998, 3 bulan setelah pembentukan GNP, Kim Dae-jung dari Centrist Reformists Democratic Party terpilih sebagai presiden. Terpilihnya Kim dari partai rival sebagai presiden menandakan berakhirnya peran GNP dalam pemerintahan, sekaligus memulai periode GNP sebagai partai oposisi.

Secara umum, perjalanan politik Grand National Party telah mengalami dinamika yang cukup kompleks. Pada tabel berikut ini, digambarkan aktivitas politik GNP sejak pembentukannya hingga saat ini. Ilustrasi yang digunakan pada tabel ini dikutip dari situs resmi GNP.

Periode Waktu Keterangan
- 21 November 1997 Grand National Party berdiri.
- 10 April 1998 Konvensi Partai pertama. Cho Soon terpilih sebagai presiden partai, dan Lee Hoi Chang sebagai honorary president.
- 31 Agustus 1998 Konvensi partai kedua. Lee Hoi Chang terpilih sebagai presiden GNP.
- 13 April 2000 Pemilihan Umum ke-16. Partai memenangkan 133 dari 273 kursi (48,7% dari total kursi).
- 31 Mei 2000 Konvensi partai ketiga. Lee Hoi Chang terpilih sebagai presiden GNP.
- 10 Mei 2002 Konvensi partai keempat. Suh Chung-won terpilih sebagai chairperson dan anggota Supreme Council.
- 13 Juni 2002 Pemilihan daerah ketiga. GNP memenangkan 11 (dari 16) Major Local Government Leaders, 140 (dari 232) Minor Local Government Leaders, dan 431 (dari 609) Major Local Assembly Members.
- 25 Juni 2003 Choi Byeong-ryeol terpilih sebagai pemimpin GNP.
- 23 Maret 2004 Konvensi partai keenam. Park Geun-hye terpilih sebagai chairperson dan anggota Supreme Council.
- 15 April 2004. Pemilihan Umum ke-17. Memenangkan 121 dari total 299 kursi legislatif atau 40,5% dari total kursi.
- 19 Juli 2004 Konvensi partai ketujuh. Park Geun-hye kembali terpilih sebagai chairperson dan anggota Supreme Council.
- 31 Mei 2006 Pemilihan daerah. Memenangkan 12 (dari 16) Major Local Government Leaders, 155 (dari 230) Minor Local Government Leaders, 557 (dari 733) Major Local Assembly Members, dan 1651 (dari 2888) Minor Local Assembly Members.
- 19 Juni 2006 Inagurasi Kim Yeongseon sebagai chairperson dari Supreme Council GNP.
- 11 Juli 2006 Konvensi partai kedelapan. Gang Jae-seop terpilih sebagai chairperson dan anggota Supreme Council.
- 19 Agustus 2007 Pemilihan kandidat presiden dari GNP di Pemilihan Presiden.
- 20 Agustus 2007 Lee Myung-bak terpilih sebagai kandidat presiden dari GNP.
- 17 Desember 2007 Pemilihan Presiden ke-17. Lee Myung-bak terpilih sebagai Presiden Korea Selatan.
- 25 Februari 2008 Inagurasi presiden ke-17 Korea Selatan, dan peluncuran kabinet Lee Myung-bak.
- 9 April 2008 Pemilihan Umum ke-18. GNP memenangkan 153 dari 299 kursi legislatif, atau 51,1% dari total kursi.
- 3 Juli 2008 Konvensi Partai kesepuluh. Park Hee Tae terpilih sebagai chairperson dan anggota Supreme Council.
- 8 September 2009 Inagurasi Chung Mong Joon sebagai chairperson dari Supreme Council GNP.


Dinamika Politik Grand National Party dalam Sistem Politik Korea Selatan

Sebagai salah satu partai yang cukup besar di Korea, dapat dipahami bahwa GNP akan sering ditimpa isu-isu negatif dalam menjalankan aktivitas politiknya. Contoh terakhir yang dihadapi Grand National Party adalah dalam upayanya menggulingkan Roh Moo Hyun. Pada Maret 2004 Roh didakwa oleh dua pertiga suara dari National Assembly atas tuduhan melanggar hukum elektoral Korea Selatan, yakni dengan memberikan dukungan terhadap Uri Party sebelum pemilihan legislative yang dijadwalkan pada April 2004. Padahal hukum elektoral jelas mengharuskan pemerintahan untuk tetap bersikap netral dalam kampanye pemilihan.

Hal tersebut merupakan pertama kalinya dalam sejarah Korea dimana sebuah presiden mendapat tuduhan. Grand National Party (GNP) dan Millenium Democratic Party (MDP), yang bersama-sama mengontrol parlemen, kemudian menginisiasikan penghitungan suara untuk meng-impeach Roh. Namun ternyata opini publik menunjukkan tidak adanya indikasi pengaruh dari isu impeachment tersebut terhadap preferensi pemilih, nyatanya pada pemilihan April baik GNP dan MDP kemudian kehilangan kursi di the National Assembly sementara Uri Party mendapat lebih dari tiga kali lipat representasinya dan meraih kedudukan mayoritas dengan 152 dari 299 kursi. Pengadilan Konstitusional kemudian memerintahkan bahwa infraksi Roh dalam hukum elektoral terlalu kecil untuk mendapatkan impeachment sehingga ia dibebaskan dari kasus yang mengganjalnya tersebut. Sementara GNP justru kehilangan kepercayaan masyarakat dan kalah dalam pemilu parlemen pada tahun 2004 dengan hanya meraih 121 kursi dari 299 kursi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah GNP tidak memenangkan mayoritas kursi parlemen. Partai ini memperoleh kembali enam kursi dalam pemilihan, menjadikannya 127 kursi pada Oktober 2005.